KPK mewajibkan bagi warga negara asing (WNA) yang menjadi bagian dari Direksi dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban tersebut diterapkan oleh KPK karena WNA yang menjadi Direksi di BUMN termasuk penyelenggara negara.
“Sebagai penyelenggara negara tetap wajib untuk melaporkan LHKPN-nya,” ungkap Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Guru Besar UIN Palopo Diduga Cabuli Mahasiswi, Mendikti: Ini Tanggapan Resmi Latar Belakang Mendiktisaintek Brian Yuliarto memberikan respons resmi terkait dugaan kasus pencabulan yang melibatkan seorang guru besar UIN Palopo…
Dunia Hari Ini: Amerika Serikat dan India Capai Kesepakatan Tarif, Penguatan Perekonomian Global Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 3 Februari 2026. Laporan utama kami hadirkan dari…
Polda Metro Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Laporan ‘Mens Rea’ 6 Februari: Bicara Klarifikasi atau Ancaman? Polda Metro Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Laporan ‘Mens Rea’ 6 Februari Polda Metro Jaya telah…
Warga Curhat Sering Injak Kotoran Kucing, Skywalk Kebayoran Jadi Sorotan! Kotoran kucing kembali bertebaran di skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Salah satu pengguna skywalk, Jay (24), mengaku kerap melihat…
Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Hakim MK, Kapan Dilantik? Ini Jawabannya! #PrabowoPresiden #AdiesKadirHakimMK Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adies…
Prabowo Sudah Teken Keppres Adies Kadir Hakim MK, Kapan Dilantik? Ini Jawabannya! #PrabowoPresiden #AdiesKadirHakimMK Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Adies Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Adies…
